ni Dia Pidato Bersejarah Bung Karno 1 Juni 1945 Tentang Pancasila

Tiap 1 Juni ditandai sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Penetapan tanggal ini mengacu pada pidato Presiden Soekarno sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno dan kawan-kawannya saat itu merumuskan dasar negara Pancasila. Banyak usul yang dikemukakan, tapi pidato Bung Karno menjadi salah satu yang usulan paling mengemuka saat itu. Berikut Republika sajikan kutipannya:

...Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia Merdeka, kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar-hati! Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political Independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti denga orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyoo-Butyoo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, in one night, di dalam satu malam!

Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 milyun, semuanya bersemboyan: Indonesia Merdeka, sekarang! Jikalau umpamanya Balatentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata mangke rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Mereka? (Seruan audiens: Tidak! Tidak!)

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini Balantentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menit pun kita tidak akan menolak, sekarang pun kita menerima urusan itu, sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka! (Tepuk tangan audiens menggemparkan)

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbeaan antara Sovyet Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dan lain-lain tentang isinya: tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum-eis. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negaranya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk Merdeka. (Tepuk tangan riuh)

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata Ah, saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji f500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai meja kursi, yang selengkap-lengkapnya, sudah mempunyai sendok garpu perak satu set, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet, barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata: saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu “meja makan”, lantas satu sitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan satu tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubug: kawin. Sang klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat tidur: kawin.

Sang Ndoro yang mempunyai rumah gedung, electrische kookplaat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana yang lebih gelukkig, belum tentu mana yang lebih bahagia, Sang Ndoro dengan tempat-tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dn Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara! (tepuk tangan, dan tertawa).

Tekad hatinya yang perlu, tekad hatinya Samiun kawin dengan satu tikar dan satu periuk, dan hati Sang Ndoro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai gerozilver satu kaset plus kinderuitzet, buat 3 tahun lamany! (tertawa)

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah, saudara-saudara sekalian. Paduka tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian PT Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekan Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka! (tepuk tangan riuh)

Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Sovyet Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Sovyet Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata: Kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit hongerudeem, banyak ini banyak itu, “Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka.”

Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan “jembatan”. Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internasionaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak! Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internasionaalrecht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahan, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: Merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak perduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak perduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahannya, sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka atau tidak? Mau merdeka atau tidak? (Hadirin serempak menjawab: Mauuu!)

Sejarawan: Pancasila tak Bertentangan dengan Islam

Ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila, ternyata tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kata Sejarawan Prof Achmad Mansur Suryanegara dalam diskusi "Pancasila dan Generasi Muda" dalam rangka Peringatan Hari Pancasila, di Ruang Utama Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Kota Bandung, Rabu.

Menurut Prof Mansur para kiai besar di Tanah Air ini ikut serta atau menjadi salah satu penggagas dalam pembentukan Pancasila. "Ayah Kandung Gus Dur, KH Wahid Hasyim adalah satu penggagas Pancasila, tapi mereka ditiadakan dalam fakta sejarah," kata Prof Mansur.

Menurutnya, ketiadaan fakta sejarah ini yang membuat pandangan bahwa Pancasila bertentang dengan ajaran Islam.
Selain itu, lambang bintang dalam Pancasila bukanlah lambang bintang semata. "Lambang bintang dalam Pancasila namanya bukan bintang tapi Nurcahaya dalam bintang," katanya.

Sementara itu, Pengamat Pergerakan Generasi Muda Oky Syaiful R Harahap menyatakan bahwa ber-Pancasila berarti ber-Indonesia. "Jika ditelaah lebih jauh, ber-Pancasila berarti ber-Indonesia karena nilai Pancasila adalah kandungan harta yang digali dari bumi pertiwi," kata Oky.

Menurutnya, bagi kaum muda saat ini tantangan ke depan bukan hanya mengangkat bambu runcing dalam mengusir penjajah. Namun, kata Oky, jauh lebih fundamen dari itu ialah mempersiapkan diri dan lingkungan sekitar agar menjadi juara. Ia menambahkan, untuk pendidikan formal diperlukan sebuah kebijakan pemerintah untuk melakukan ideologisasi Pancasila.

Sudah baikkah pendidikan di Indonesia?

BENARKAH Pendidikan Indonesia Telah Baik?

Kalo membahas masalah pendidikan ibarat makan bakso yang tidak pernah mengenal kata bosan, sebab permasalahan yang satu ini memang tidak akan habis dikupas-kupas.
Permasalahan Pendidikan di Indonesia telah mendarah daging dari dulu hingga sekarang tapi belum juga terselesaikan, dari permasalahan yang satu belum selesai muncul permasalahan yang lain. Misalnya permasalahan penyaluran dana BOS yang diduga tidak tepat sasaran belum rampung ditangani kini muncul lagi permasalahan tuntutan pengulangan UAN (ujian akhir nasional) yang diduga banyak terjadi kecurangan.
Sungguh ironi memang di tengah-tengah gembar-gembor peningkatan pendidikan hingga pembebasan biaya sekolah alias gratis ternyata di seberang sana masih banyak saudara senasib dan setanah air kita yang masih belum bisa mengenyam pendidikan. Tetapi itulah kenyataannya
jika di kota gedung dan sarana prasarana semua tersedia, sedangkan di pinggiran bahkan pelosok jangankan komputer buku pelajaran saja sangat terbatas, jangankan gedung sekolah mewah tempat belajar pun mengenaskan.
sekolah dengan sarana dan fasilitas yang memadai itu masih impian bagi mereka sebab bagi mereka bisa sekolah saja sudah menjadi anugerah terbesar.
Itu baru sekelumit sisi lain pendidikan Indonesia. Sungguh menyedihkan, sebab kita semua tahu, kalau pendidikan merupakan pondasi utama kemajuan Negara (sok nasionalisme deh) bagaimana bisa kokoh kalo pilar utamanya dari bahan seadanya, oleh karena benahi dulu pendidikan jangan terlalu muluk-muluk dalam berbicara wahai para penguasa!
Kita sebagai para penerus bangsa mari kita mulai dari kita sendiri untuk mengangkat semangat bersama membangun pendidikan terbaik demi kehidupan di masa yang akan datang.

KEADILAN UNTUK SEMUA

Socrates pernah berkata, orang yang baik adalah orang yang dapat berbuat adil. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah adil itu? dengan pertanyaan yang sangat mendasar ini kita dihantarkan kepada arti yang mendalam, sering kali kita mempertanyakan dimanakah keadilan? maka dalam hal ini saya akan mencoba menarik kata adil menurut konsep dalam Islam. Islam mengartikan adil dengan arti moderat, obyektif terhadap orang, persamaan. Sesuai dengan Al Qur'an dalam surah Ar Rahman/ 55 : 7-9 yang berbunyi "Dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu". Maka jelas sangatlah mendasar apa yang dikatakan oleh Socrates tersebut, dengan sebuah kata adil maka manusia dapat melihat segalanya dengan obyektif. Tidak didasarkan pada hal yang bersifat subyektif, dalam Al Qur'an dikatakan bahwa setiap manusia harus bersikap adil, kata adil disini mengandung arti tidak saja pada sebuah persamaan, tetapi lebih dari pada itu ada sebuah pikiran dan pandangan yang berangkat dari sifat objektif. Berani membela kebenaran meupakan sebuah penegakkan keadilan, membela dan membantu yanag lemah juga merupakan wujud dari penegakkan keadilan. mengapa? karena semua berangkat dari sebuah rasa persamaan dan pemikiran yaang obyektif dalam melihat realitas kehidupan ini

VOX POPULI EDUCATION COMMUNITY

Jangan jadi manusia yang berhasil tetapi jadilah manusia yang berguna (Einstein). Hidup di tengah masyarakat, mengharuskan kita mengenyampingkan kepentingan pribadi. Begitu juga hidup berbangsa dan bernegara kita juga harus mengenyampingkan kepentingan kelompok, yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan bersama yaitu masyarakat itu sendiri. maka dari itu kata Einstein sangatlah tepat bagi kita semua, karena dalam kata itu terdapat sebuah makna kita harus menjadi manusia yang berguna bagi manusia yang lain.

Indonesia memiliki sebuah dinamika kehidupan bermasyarakat yang sangat unik, dikarenakan Indonesia mempunyai sifat masyarakat yang majemuk. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang terbentang dari sabang hingga merauke, dengan begitu maka secara otomatis Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan nilai-nilai normatif yang bersifat pluralis. sikap saling menghormati dan menghargai sangat dibutuhkan disini, untuk mencapai hal tersebut maka juga diperlukan penciptaan masyarakat yang cerdas yang memiliki wawasan kenusantaraan yang baik.

Pendidikan merupakan sebuah pondasi yang menopang untuk terciptanya masyarakat yang cerdas, sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 "Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran". pertanyaannya adalah apakah hal ini merupakan semata-mata tugas pemerintah? Negara memang menjamin kepada setiap warga negaranya untuk pemenuhan haknya sebagai warga negaranya, salah satunya adalah pendidikan. Apakah negara mampu untuk memenuhi pemenuhan hak semua warga negaranya yang berjumlah kurang lebih 200 juta orang? Rasanya mustahil bila tidak ada harmonisasi antara pemerintah dan rakyat, bila tidak ada sinergi dan keterpaduan antara pemerintah dan rakyatnya.

Maka dari itu teringat kata John F Kennedy yang kurang lebih mengatakan seperti ini "Jangan tanyakan apa yang akan negara berikan kepada saya, tetapi tanyakan pada diri kita masing-masing apa yang bisa kita berikan pada negara". Dengan pernyataan ini maka munculah sebuah konsep partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah mewujudkan kepentingan bersama.

REALITA MASALAH

Siapa yang dapat diandalkan untuk melakukan perubahan konsep ini? jelas jawabnya adalah kaum muda, tetapi pada kenyataannya kaum muda kita sudah banyak yang bersifat hedonis, dan bersikap apatis dalam melihat realita sosial saat ini. Dimana pendidikan tidak merata sehingga konsep mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sangat terganggu. Maka dengan kata lain kita sebagai bagian dari elemen masyarakat harus membentuk sebuah instrumen didalam masyarakat, untuk meringankan kerja pemerintah sebagai penyelenggara negara.

karena apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 merupakan amanat rakyat yaang dituangkan dalam bentuk Undang-undang, tetapi filosofinya bukan berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara.

KOMUNITAS BASIS

Maka dalam konsep bantuan pemerataan pendidikan sebagai pondasi untuk menuju masyarakat yang cerdas, perlu adanya komunitas terkecil dalam elemen masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat harus memulai dari lingkungan sekitar (basis) untuk berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan. Selain itu juga berani untuk mengajak Pemerintah daerah setempat untuk bekerja sama.

Inisiatif ini kita harapkan bermula dari kaum muda, sebagai komunitas basis untuk mau mengulurkan tangannya membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan tanpa pamrih. semua itu kita lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, demi kemajuan bersama. Maka dari kesadaran kaum muda khususnya di Bekasi sudah dapat diwujudkan dengan adanya VOX POPULI EDUCATION COMMUNITY. Komunitas ini didirikan oleh beberapa anak muda yang peduli akan pendidikan, misinya adalah memberikan atau menyelenggarakan pendidikan secara gratis kepada anak yang tidak mampu bersekolah karena keterbatasan ekonomi

Kepsek Bocorkan Kunci Jawaban, Siswa Ulang UN

Ujian Nasional (UN) di salah satu sekolah menengah atas (SMA) di kabupaen
Gorontalo terpaksa diulang. Penyebabnya, posko UN setempat telah mendapatkan laporan tentang adanya kebocoran soal dan penyebaran kunci jawaban kepada siswa-siswa tersebut. Diduga kepala sekolah terkait menyebarkan kunci jawaban mata pelajaran fisika kepada siswa.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan kasus ini berawal dari pengaduan warga ke posko UN yang menyatakan telah terjadi kebocoran soal. Setelah mendapat laporan, pengawas dan panitia UN setempat langsung diturunkan untuk melakukan cek lapangan.

Hasilnya, ditemukan beberapa bukti yang mengarah pada kepala sekolah yang menyebarkan kunci jawaban. "Begitu ada bukti langsung kita proses," katanya kepada wartawan, Senin (25/4).

Ada beberapa kemungkinan ketika soal diambil dan dikerjakan, kata Fasli. Bisa jadi kepala sekolah mencuri waktu setelah soal diambil dari rayon. Atau bisa pula setelah soal sampai di sekolah dan akan dibagi-bagi ke kelas. Kemungkinan terakhir, yaitu pada saat ujian berlangsung.

"Ketika anak-anak mengerjakan soal, mereka membuat kunci jawabannya lalu dibagikan,” ungkapnya.

Kasus ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini, lanjut Fasli merupakan pembocoran rahasia negara. Artinya secara teknis penanganannya ada di polisi. Kementerian Pendidikan hanya menindaklanjuti dalam sisi administrasi saja.

""Kalau ini merupakan dorongan dari Kepala Sekolah di luar keinginan siswanya, maka bagi siswanya akan diberi kesempatan untuk melakukan ujian susulan. Mengenai pelanggaran yang dilakukan, hal tersebut kita serahkan kepada pihak kepolisian," pungkasnya.

Nasib serupa juga menimpa siswa-siswi salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Padang, Sumatra Barat. Karena salah soal, mereka harus mengulang kembali mata pelajaran matematika yang seharusnya dikerjakan pada hari kedua UN.

Soal matematika yang diterima di sekolah tersebut bukanlah paket yang seharusnya dikerjakan oleh siswa SMK. Oleh karena itu UN terpaksa dibatalkan. Setelah diverifikasi, tidak ada kebocoran soal di sana. "Hanya salah paket soal saja," tambah Fasli.

Mendiknas: PTN tidak Boleh Tolak Mahasiswa Miskin

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh menegaskan, perguruan tinggi negeri tidak boleh menolak calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah atau miskin.

"Istilah orang miskin tidak bisa kuliah sudah kita kubur dalam-dalam. Sekarang orang miskin bisa kuliah, apalagi sekarang pemerintah telah menyediakan beasiswa bidik misi bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin," kata Mendiknas pada dialog dengan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi dari Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Sabtu (23/4).

Ia mengatakan, perguruan tinggi harus lebih ramah secara sosial kepada masyarakat miskin. Artinya masyarakat miskin yang ingin kuliah harus mendapat perhatian khusus dari perguruan tinggi.

Dengan kata lain, perguruan tinggi tidak boleh tertutup bagi calon mahasiswa miskin. Selain itu perguruan tinggi juga harus rajin turun ke pelosok mencari masyarakat miskin untuk mengajaknya kuliah.

Menurut Menteri, sebenarnya banyak masyarakat miskin yang ingin kuliah, namun karena sadar dengan kemampuan ekonominya, keinginan itu mereka kubur jauh-jauh hari.

"Di sinilah peran perguruan tinggi untuk mencari mereka hingga ke pelosok dan mengajak mereka untuk kuliah. Ini harus dilakukan USU dan Unimed kalau ingin mulia di mata masyarakat," katanya.

Gawat... Kecurangan UN Kian Sistematis

JAKARTA - Posko Ujian Nasional yang dipusatkan di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menerima laporan dari berbagai daerah terkait pelaksanaan ujian nasional di sekolah-sekolah. Ujian Nasional pada pelaksanaannya masih terjadi intervensi dari dinas terkait sehingga pihak sekolah sebagai korban melaksanakan kecurangan Ujian Nasional seperti yang terjadi di Aceh Utara. Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Slamet Nur Achmad Effendy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Senin (18/4). Salah seorang wali siswa di Yogyakarta melaporkan, di sekolah anaknya terjadi kecurangan dengan menginstruksikan siswa agar menggunakan dua celana, untuk bisa menyembunyikan handphone disaku celananya. Wali tersebut, bahkan melaporkan di sekolah anaknya menawarkan jasa server jawaban saat Ujian Nasional. Mereka yang menggunakan jasa ini diberi kartu perdana GSM untuk dipergunakan pada saat Ujian. Slamet Nur Achmad Effendy diposko UN yang digelar IPM menambahkan, dua hari sebelum Ujian Nasional digelar beberapa siswa dari Bekasi menyampaikan sudah mendapatkan kunci jawaban kepada salah seorang gurunya. Guru tersebut melaporkan kejadian kepada kepala sekolah, namun direspon agar dibiarkan saja dan jangan dilaporkan kepada pengawas independen. "Karena jika dilaporkan akan menjadi masalah bagi sekolah," tuturnya. Posko yang diluncurkan sejak 12 April kemarin oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan KOBAR di Komnas HAM sudah menerima puluhan pengaduan terkait kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional baik dari siswa, guru maupun orang tua siswa. Terkait hal itu, Kementrian Pendidikan Nasional diminta lebih selektif dan menginstruksikan kepada Dinas-dinas terkait untuk tidak melakukan kecurangan. Pada hakikatnya permasalahan UN di lapangan banyak terjadi, karena intervensi dan kepentingan daerah. Bahkan dinas yang terbukti melakukan kecurangan agar ditidak tegas," ujar Slamet Nur Achmad Effendy menandaskan

voxpopulicommunity: Nah Lho! 30 Siswa Barito Utara tidak Ikut UN

voxpopulicommunity: Nah Lho! 30 Siswa Barito Utara tidak Ikut UN: "Sedikitnya 30 orang siswa dari sejumlah sekolah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tidak mengikuti ujian nasional ta..."

Nah Lho! 30 Siswa Barito Utara tidak Ikut UN

Sedikitnya 30 orang siswa dari sejumlah sekolah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tidak mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2010/2011 tanpa alasan jelas. "Di sekolah kami ada delapan orang siswa yang tidak mengikuti ujian nasional (UN) tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas," kata Kepala SMKN 1 Muara Teweh Ardian, Senin (18/4).

Menurut Ardian, delapan dari 184 orang siswa peserta UN itu tidak hadir pada ujian hari pertama di antaranya lima orang perempuan dan tiga orang laki-laki. Sejumlah siswa itu, katanya, sebelumnya juga tidak mengikuti uji coba (try out) UN yang digelar belum lama ini.

"Kami tidak tahu kenapa mereka tidak mengikuti ujian, karena tidak ada pemberitahuan ke sekolah, kecuali satu orang berhalangan hadir karena orang tuanya meninggal dunia," katanya.

Kepala SMAN 2 Muara Teweh Herry Jhon Setiawan mengatakan siswa di sekolahnya yang tidak mengikuti UN hanya ada tiga orang, yakni dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. "Tiga orang siswa itu diperkirakan sudah berhenti, namun pihaknya tidak mengetahui alasannya. Jumlah peserta UN di sekolahnya sebanyak 106 orang terdiri atas jurusan IPS 72 orang dan IPA 71 orang," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Jamaludin mengatakan jumlah siswa yang tidak mengikuti UN hari pertama di kabupaten pedalaman Sungai Barito ini mencapai 30 dari 1.149 orang siswa peserta ujian. Menurut dia, kegiatan UN 2011 diikuti 1.119 orang siswa dari 13 sekolah negeri dan swasta, yakni selain di dalam kota Muara Teweh juga SMA Tumpung Laung di Kecamatan Montallat, SMA Kandui Kecamatan Gunung Timang, SMA Lahei Kecamatan Lahei, SMA Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei. "Penyelenggaran UN di seluruh sekolah tersebut ini berjalan lancar tanpa ada kendala," katanya.

Jamaludin mengatakan formulasi tingkat kelulusan UN 2011 berbeda dibandingkan 2010, yakni nilai sekolah untuk tingkat SMA/MA/SMK merupakan gabungan nilai rapor semester 3,4,5. "Mulai 2011 sesuai aturan pemerintah tidak ada lagi UN ulang, namun bagi yang berhalangan karena sakit diperkuat surat keterangan dokter atau karena alasan tertentu bisa mengikuti ujian susulan," katanya.

Dengan perubahan formulasi tersebut diharapkan pihak sekolah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi harus memperhatikan kualitas kelulusan. "Kita berharap hasil UN tahun ini lebih baik dari sebelumnya, karena kriteria penilaian kelulusan mengikutsertakan nilai sekolah," katanya.

Ia mengatakan, untuk pengawasan UN di dalam kota dilakukan secara silang oleh sejumlah sekolah, sedangkan di kecamatan pengawasnya ditunjuk oleh camat setempat. Selain pengawas dari sejumlah sekolah, penyelenggaraan UN 2011 juga diawasi petugas dari perguruan tinggi.

"Kita harapkan hasil UN tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Tingkat kegagalan atau keberhasilan merupakan tanggung jawab bersama baik sekolah maupun dinas," katanya.

Mendiknas: Nilai UN Jelek Jangan Dipaksakan Lulus

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan pemerintah tidak memberikan target khusus kelulusan peserta didik. Ia berharap peserta dapat lulus sesuai aturan dan dengan jujur.

"Jangan dipaksakan kalau memang dia keadaaannya belum mampu," ujarnya. Mendiknas menekankan lebih baik memberi kesempatan siswa di saat-saat mendatang. "Tidak boleh mengorbankan prinsip, meski nilainya jelek tapi diluluskan, kata Mendiknas saat meninjau persiapan UN Rayon 10 di SMA 70 Jakarta, satu jam menjelang pelaksanaan UN SMA, Senin (18/4).

"Tentu kita semua mendoakan, berusaha, yang ingin lulus bukan hanya orang tua, anak, dan gurunya. Semua ingin adik-adik kita lulus. Tapi dengan cara sesuai dengan aturan dan kejujuran. Jangan sampai dipaksakan karena alasan tertentu," katanya.

Mendiknas menyatakan pihaknya mendorong dan memberi motivasi agar peserta dapat lulus dengan baik. Namun, kata Mendiknas, jika ada peserta yang tidak lulus UN, maka masih ada kesempatan mengikuti UN Paket C atau mengulang pada tahun depan.

Pelajar SMA di Makassar Demo Tolak UN

Sekira 30 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak Ujian Nasional (UN). Mereka menilai, UN belum memenuhi standar pendidikan nasional.

Dengan berseragam putih abu-abu, para pelajar itu mendatangi flyover Urip Sumoharjo, Kamis siang (14/4/2011). Secara bergantian mereka berorasi menjelaskan penolakannya terhadap pelaksanaan UN. Para siswa kelas tiga SMA ini menganggap standar pelayanan pendidikan belum merata di seluruh Indonesia.

"Pelaksanaan UN bisa menyebabkan korupsi di pemerintahan. Mereka merugikan kami sebagai siswa. Masa tidak ada ujian susulannya?" tukas Muhammad alif, salah seorang pengunjuk rasa.

Koordinator Aksi Elly Oscar dalam orasinya menilai, pemerintah lalai memberikan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem UN itu. Menurutnya, perlu disiapkan pendamping psikologis terhadap pelajar yang tidak lulus UN.

"Pemerintah harus menghentikan pelaksanaan UN yang menjadi standar kelulusan. Seharusnya pemerintah melengkapi sarana prasarana sekolah di Indonesia tanpa diskriminasi," ujarnya menegaskan.

Usai berorasi di flyover, para pelajar melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki ke kantor DPRD Sulsel, sekira 500 meter dari lokasi aksi sebelumnya. Di sana mereka melanjutkan orasinya, lalu membubarkan diri ke sekolah masing-masing.

Sebanyak 408.355 siswa dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SLTP), dan sekolah menengah atas (SLTA) se-Sulsel akan mengikuti ujian akhir nasional (UAN) tahun ini. Sebanyak 98.585 orang adalah peserta UN tingkat SLTA, peserta UN tingkat SLTP sebanyak 138.228 orang, selebihnya peserta UN tingkat sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).(rfa)

Duh... Banyaknya Pungli dari Oknum Guru Jelang UN

MUARA TEWEH - Sejumlah orang tua pelajar mengeluhkan pungutan oleh seorang oknum guru Madrasyah Tsanawiyah Negeri Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ketika pelaksanaan uji coba atau try out ujian nasional. "Masing-masing murid dipungut sebesar Rp 2.000 per lembar soal mata pelajaran oleh oknum guru tersebut," kata salah satu orang tua murid MTsN Muara Teweh kepada wartawan, Kamis (14/4).

Menurut orang tua murid itu, pungutan tersebut tentunya memberatkan pihaknya karena tanpa ada pemberitahuan dari sekolah atau komite sekolah kepada orang tua tau atau wali murid. Padahal, kata dia, dalam pelaksanaan uji coba ujian nasional (UN) itu ada bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kita bukan berarti ingin mempermasalahkan pihak sekolah, akan tetapi jika ada pungutan ada baiknya dilakukan transparan penggunaan keuangan, sebab kita tidak diberitahukan," katanya tidak mau disebutkan jati dirinya itu.

Sementara Kepala Sekolah Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Muara Teweh, Murhan Aspur kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pungutan yang dilakukan oleh seorang oknum guru tersebut. Pihak sekolah, katanya, tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut karena semua berkaitan dengan adminitrasi sekolah di upayakan oleh pihaknya melalui dana rutin sekolah.

"Saat ini kami memang mengalami kendala, karena dana BOS pusat belum cair, karena masih ada revisi terkait laporan, demikian juga dengan bantuan dari pemerintah daerah mengenai biaya tri out juga belum ada," katanya.

Murhan mengatakan, meski masih mengalami kendala masalah dana BOS namun bukan berarti sekolah melakukan pungutan tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Pihaknya segara berkoordinasi dengan pihak guru-guru untuk menyikapi masalah ini. "Kami tidak tahu apakah disekolah ini akan mendapat biaya uji coba UN dari pemerintah daerah atau tidak," ujar dia.