Kepsek Bocorkan Kunci Jawaban, Siswa Ulang UN

Ujian Nasional (UN) di salah satu sekolah menengah atas (SMA) di kabupaen
Gorontalo terpaksa diulang. Penyebabnya, posko UN setempat telah mendapatkan laporan tentang adanya kebocoran soal dan penyebaran kunci jawaban kepada siswa-siswa tersebut. Diduga kepala sekolah terkait menyebarkan kunci jawaban mata pelajaran fisika kepada siswa.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan kasus ini berawal dari pengaduan warga ke posko UN yang menyatakan telah terjadi kebocoran soal. Setelah mendapat laporan, pengawas dan panitia UN setempat langsung diturunkan untuk melakukan cek lapangan.

Hasilnya, ditemukan beberapa bukti yang mengarah pada kepala sekolah yang menyebarkan kunci jawaban. "Begitu ada bukti langsung kita proses," katanya kepada wartawan, Senin (25/4).

Ada beberapa kemungkinan ketika soal diambil dan dikerjakan, kata Fasli. Bisa jadi kepala sekolah mencuri waktu setelah soal diambil dari rayon. Atau bisa pula setelah soal sampai di sekolah dan akan dibagi-bagi ke kelas. Kemungkinan terakhir, yaitu pada saat ujian berlangsung.

"Ketika anak-anak mengerjakan soal, mereka membuat kunci jawabannya lalu dibagikan,” ungkapnya.

Kasus ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini, lanjut Fasli merupakan pembocoran rahasia negara. Artinya secara teknis penanganannya ada di polisi. Kementerian Pendidikan hanya menindaklanjuti dalam sisi administrasi saja.

""Kalau ini merupakan dorongan dari Kepala Sekolah di luar keinginan siswanya, maka bagi siswanya akan diberi kesempatan untuk melakukan ujian susulan. Mengenai pelanggaran yang dilakukan, hal tersebut kita serahkan kepada pihak kepolisian," pungkasnya.

Nasib serupa juga menimpa siswa-siswi salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Padang, Sumatra Barat. Karena salah soal, mereka harus mengulang kembali mata pelajaran matematika yang seharusnya dikerjakan pada hari kedua UN.

Soal matematika yang diterima di sekolah tersebut bukanlah paket yang seharusnya dikerjakan oleh siswa SMK. Oleh karena itu UN terpaksa dibatalkan. Setelah diverifikasi, tidak ada kebocoran soal di sana. "Hanya salah paket soal saja," tambah Fasli.

Mendiknas: PTN tidak Boleh Tolak Mahasiswa Miskin

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh menegaskan, perguruan tinggi negeri tidak boleh menolak calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah atau miskin.

"Istilah orang miskin tidak bisa kuliah sudah kita kubur dalam-dalam. Sekarang orang miskin bisa kuliah, apalagi sekarang pemerintah telah menyediakan beasiswa bidik misi bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin," kata Mendiknas pada dialog dengan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi dari Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Sabtu (23/4).

Ia mengatakan, perguruan tinggi harus lebih ramah secara sosial kepada masyarakat miskin. Artinya masyarakat miskin yang ingin kuliah harus mendapat perhatian khusus dari perguruan tinggi.

Dengan kata lain, perguruan tinggi tidak boleh tertutup bagi calon mahasiswa miskin. Selain itu perguruan tinggi juga harus rajin turun ke pelosok mencari masyarakat miskin untuk mengajaknya kuliah.

Menurut Menteri, sebenarnya banyak masyarakat miskin yang ingin kuliah, namun karena sadar dengan kemampuan ekonominya, keinginan itu mereka kubur jauh-jauh hari.

"Di sinilah peran perguruan tinggi untuk mencari mereka hingga ke pelosok dan mengajak mereka untuk kuliah. Ini harus dilakukan USU dan Unimed kalau ingin mulia di mata masyarakat," katanya.

Gawat... Kecurangan UN Kian Sistematis

JAKARTA - Posko Ujian Nasional yang dipusatkan di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menerima laporan dari berbagai daerah terkait pelaksanaan ujian nasional di sekolah-sekolah. Ujian Nasional pada pelaksanaannya masih terjadi intervensi dari dinas terkait sehingga pihak sekolah sebagai korban melaksanakan kecurangan Ujian Nasional seperti yang terjadi di Aceh Utara. Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Slamet Nur Achmad Effendy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Senin (18/4). Salah seorang wali siswa di Yogyakarta melaporkan, di sekolah anaknya terjadi kecurangan dengan menginstruksikan siswa agar menggunakan dua celana, untuk bisa menyembunyikan handphone disaku celananya. Wali tersebut, bahkan melaporkan di sekolah anaknya menawarkan jasa server jawaban saat Ujian Nasional. Mereka yang menggunakan jasa ini diberi kartu perdana GSM untuk dipergunakan pada saat Ujian. Slamet Nur Achmad Effendy diposko UN yang digelar IPM menambahkan, dua hari sebelum Ujian Nasional digelar beberapa siswa dari Bekasi menyampaikan sudah mendapatkan kunci jawaban kepada salah seorang gurunya. Guru tersebut melaporkan kejadian kepada kepala sekolah, namun direspon agar dibiarkan saja dan jangan dilaporkan kepada pengawas independen. "Karena jika dilaporkan akan menjadi masalah bagi sekolah," tuturnya. Posko yang diluncurkan sejak 12 April kemarin oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan KOBAR di Komnas HAM sudah menerima puluhan pengaduan terkait kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional baik dari siswa, guru maupun orang tua siswa. Terkait hal itu, Kementrian Pendidikan Nasional diminta lebih selektif dan menginstruksikan kepada Dinas-dinas terkait untuk tidak melakukan kecurangan. Pada hakikatnya permasalahan UN di lapangan banyak terjadi, karena intervensi dan kepentingan daerah. Bahkan dinas yang terbukti melakukan kecurangan agar ditidak tegas," ujar Slamet Nur Achmad Effendy menandaskan

voxpopulicommunity: Nah Lho! 30 Siswa Barito Utara tidak Ikut UN

voxpopulicommunity: Nah Lho! 30 Siswa Barito Utara tidak Ikut UN: "Sedikitnya 30 orang siswa dari sejumlah sekolah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tidak mengikuti ujian nasional ta..."

Nah Lho! 30 Siswa Barito Utara tidak Ikut UN

Sedikitnya 30 orang siswa dari sejumlah sekolah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tidak mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2010/2011 tanpa alasan jelas. "Di sekolah kami ada delapan orang siswa yang tidak mengikuti ujian nasional (UN) tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas," kata Kepala SMKN 1 Muara Teweh Ardian, Senin (18/4).

Menurut Ardian, delapan dari 184 orang siswa peserta UN itu tidak hadir pada ujian hari pertama di antaranya lima orang perempuan dan tiga orang laki-laki. Sejumlah siswa itu, katanya, sebelumnya juga tidak mengikuti uji coba (try out) UN yang digelar belum lama ini.

"Kami tidak tahu kenapa mereka tidak mengikuti ujian, karena tidak ada pemberitahuan ke sekolah, kecuali satu orang berhalangan hadir karena orang tuanya meninggal dunia," katanya.

Kepala SMAN 2 Muara Teweh Herry Jhon Setiawan mengatakan siswa di sekolahnya yang tidak mengikuti UN hanya ada tiga orang, yakni dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. "Tiga orang siswa itu diperkirakan sudah berhenti, namun pihaknya tidak mengetahui alasannya. Jumlah peserta UN di sekolahnya sebanyak 106 orang terdiri atas jurusan IPS 72 orang dan IPA 71 orang," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Jamaludin mengatakan jumlah siswa yang tidak mengikuti UN hari pertama di kabupaten pedalaman Sungai Barito ini mencapai 30 dari 1.149 orang siswa peserta ujian. Menurut dia, kegiatan UN 2011 diikuti 1.119 orang siswa dari 13 sekolah negeri dan swasta, yakni selain di dalam kota Muara Teweh juga SMA Tumpung Laung di Kecamatan Montallat, SMA Kandui Kecamatan Gunung Timang, SMA Lahei Kecamatan Lahei, SMA Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei. "Penyelenggaran UN di seluruh sekolah tersebut ini berjalan lancar tanpa ada kendala," katanya.

Jamaludin mengatakan formulasi tingkat kelulusan UN 2011 berbeda dibandingkan 2010, yakni nilai sekolah untuk tingkat SMA/MA/SMK merupakan gabungan nilai rapor semester 3,4,5. "Mulai 2011 sesuai aturan pemerintah tidak ada lagi UN ulang, namun bagi yang berhalangan karena sakit diperkuat surat keterangan dokter atau karena alasan tertentu bisa mengikuti ujian susulan," katanya.

Dengan perubahan formulasi tersebut diharapkan pihak sekolah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi harus memperhatikan kualitas kelulusan. "Kita berharap hasil UN tahun ini lebih baik dari sebelumnya, karena kriteria penilaian kelulusan mengikutsertakan nilai sekolah," katanya.

Ia mengatakan, untuk pengawasan UN di dalam kota dilakukan secara silang oleh sejumlah sekolah, sedangkan di kecamatan pengawasnya ditunjuk oleh camat setempat. Selain pengawas dari sejumlah sekolah, penyelenggaraan UN 2011 juga diawasi petugas dari perguruan tinggi.

"Kita harapkan hasil UN tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Tingkat kegagalan atau keberhasilan merupakan tanggung jawab bersama baik sekolah maupun dinas," katanya.

Mendiknas: Nilai UN Jelek Jangan Dipaksakan Lulus

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan pemerintah tidak memberikan target khusus kelulusan peserta didik. Ia berharap peserta dapat lulus sesuai aturan dan dengan jujur.

"Jangan dipaksakan kalau memang dia keadaaannya belum mampu," ujarnya. Mendiknas menekankan lebih baik memberi kesempatan siswa di saat-saat mendatang. "Tidak boleh mengorbankan prinsip, meski nilainya jelek tapi diluluskan, kata Mendiknas saat meninjau persiapan UN Rayon 10 di SMA 70 Jakarta, satu jam menjelang pelaksanaan UN SMA, Senin (18/4).

"Tentu kita semua mendoakan, berusaha, yang ingin lulus bukan hanya orang tua, anak, dan gurunya. Semua ingin adik-adik kita lulus. Tapi dengan cara sesuai dengan aturan dan kejujuran. Jangan sampai dipaksakan karena alasan tertentu," katanya.

Mendiknas menyatakan pihaknya mendorong dan memberi motivasi agar peserta dapat lulus dengan baik. Namun, kata Mendiknas, jika ada peserta yang tidak lulus UN, maka masih ada kesempatan mengikuti UN Paket C atau mengulang pada tahun depan.

Pelajar SMA di Makassar Demo Tolak UN

Sekira 30 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak Ujian Nasional (UN). Mereka menilai, UN belum memenuhi standar pendidikan nasional.

Dengan berseragam putih abu-abu, para pelajar itu mendatangi flyover Urip Sumoharjo, Kamis siang (14/4/2011). Secara bergantian mereka berorasi menjelaskan penolakannya terhadap pelaksanaan UN. Para siswa kelas tiga SMA ini menganggap standar pelayanan pendidikan belum merata di seluruh Indonesia.

"Pelaksanaan UN bisa menyebabkan korupsi di pemerintahan. Mereka merugikan kami sebagai siswa. Masa tidak ada ujian susulannya?" tukas Muhammad alif, salah seorang pengunjuk rasa.

Koordinator Aksi Elly Oscar dalam orasinya menilai, pemerintah lalai memberikan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem UN itu. Menurutnya, perlu disiapkan pendamping psikologis terhadap pelajar yang tidak lulus UN.

"Pemerintah harus menghentikan pelaksanaan UN yang menjadi standar kelulusan. Seharusnya pemerintah melengkapi sarana prasarana sekolah di Indonesia tanpa diskriminasi," ujarnya menegaskan.

Usai berorasi di flyover, para pelajar melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki ke kantor DPRD Sulsel, sekira 500 meter dari lokasi aksi sebelumnya. Di sana mereka melanjutkan orasinya, lalu membubarkan diri ke sekolah masing-masing.

Sebanyak 408.355 siswa dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SLTP), dan sekolah menengah atas (SLTA) se-Sulsel akan mengikuti ujian akhir nasional (UAN) tahun ini. Sebanyak 98.585 orang adalah peserta UN tingkat SLTA, peserta UN tingkat SLTP sebanyak 138.228 orang, selebihnya peserta UN tingkat sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).(rfa)

Duh... Banyaknya Pungli dari Oknum Guru Jelang UN

MUARA TEWEH - Sejumlah orang tua pelajar mengeluhkan pungutan oleh seorang oknum guru Madrasyah Tsanawiyah Negeri Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ketika pelaksanaan uji coba atau try out ujian nasional. "Masing-masing murid dipungut sebesar Rp 2.000 per lembar soal mata pelajaran oleh oknum guru tersebut," kata salah satu orang tua murid MTsN Muara Teweh kepada wartawan, Kamis (14/4).

Menurut orang tua murid itu, pungutan tersebut tentunya memberatkan pihaknya karena tanpa ada pemberitahuan dari sekolah atau komite sekolah kepada orang tua tau atau wali murid. Padahal, kata dia, dalam pelaksanaan uji coba ujian nasional (UN) itu ada bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kita bukan berarti ingin mempermasalahkan pihak sekolah, akan tetapi jika ada pungutan ada baiknya dilakukan transparan penggunaan keuangan, sebab kita tidak diberitahukan," katanya tidak mau disebutkan jati dirinya itu.

Sementara Kepala Sekolah Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Muara Teweh, Murhan Aspur kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pungutan yang dilakukan oleh seorang oknum guru tersebut. Pihak sekolah, katanya, tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut karena semua berkaitan dengan adminitrasi sekolah di upayakan oleh pihaknya melalui dana rutin sekolah.

"Saat ini kami memang mengalami kendala, karena dana BOS pusat belum cair, karena masih ada revisi terkait laporan, demikian juga dengan bantuan dari pemerintah daerah mengenai biaya tri out juga belum ada," katanya.

Murhan mengatakan, meski masih mengalami kendala masalah dana BOS namun bukan berarti sekolah melakukan pungutan tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Pihaknya segara berkoordinasi dengan pihak guru-guru untuk menyikapi masalah ini. "Kami tidak tahu apakah disekolah ini akan mendapat biaya uji coba UN dari pemerintah daerah atau tidak," ujar dia.